Sosialisasi Pembentukan Pos UKK, Babinsa Loa Duri Ulu Sebut Akses Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Terjangkau

SAMARINDA -   Sosialisasi pembentukan Pos upaya kesehatan kerja (UKK) yang digelar di BPU desa Loa Duri Ulu kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Babinsa Serka Nasrullah sampaikan manfaat dari pembentukan pos upaya kesehatan kerja bagi pekerja salah satunya untuk mendeteksi secara dini permasalahan kesehatan kerja dan untuk memperoleh akses pelayanan kerja yang terjangkau. Senin (30/01/2023).

Baca juga: Bedah Buku 'Loper Koran Jadi Jenderal' di Mabesad, Jenderal Dudung Tokoh Inspiratif

Penyampaian tersebut dikatakannya disela pelaksanaan sosialisasi pembentukan pos upaya kesehatan kerja yang digelar oleh pemerintahan desa Loa Duri Ulu bekerjasama dngan dinas kesehatan Kukar yang wakili oleh bapak Mustaim dan dihadiri pimpinan PKM Loa Duri, Babinsa Serka Nasrullah, Bhabinkamtibmas, Kasi pelayanan desa Loa Duri Ulu, Sekdes, para ketua RT se desa Loa Duri Ulu, BPD, ketua LPM dan puluhan peserta sosialisasi.

 

Baca juga: Utamakan Keselamatan Personil, TNI AD Sosialisasikan Buku Petujuk Teknis Keselamatan Kerja

Pos upaya kesehatan kerja (UKK) merupakan bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat pekerja terutama pekerja informal serta merupakan wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pekerja.

 

Baca juga: Tangis Haru Kasad Saat Kunjungi Anak Sertu Eka, Korban Kebiadaban KKB Papua

Selain itu senada dengan penyampaian oleh perwakilan dinas kesehatan Kab. Kukar, Babinsa Loa Duri Ulu Nasrullah juga mengatakan pembentukan pos upaya kesehatan kerja berasal dari masyarakat pekerja itu sendiri.

 

Baca juga: Mayor Jenderal TNI Agus Subiyanto Berpeluang Menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD

“Pembentukan pos UKK adalah keinginan dari masyarakat pekerja yang mana untuk memberikan edukasi dan pengetahuan pekerja maupun masyarakat tentang kesehatan kerja dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan selain itu juga untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap resiko dan bahaya dari pekerjaannya tersebut”.

 

Baca juga: Kasad: Indonesia Rentan Terjadi Konflik Komunal